MelekPolitik

Memang tidak mudah mengembalikan Ahok ke kursi pejabat publik. Banyak pihak menolak dengan berbagai alasan. Sebab Ahok bagi mereka adalah momok yang menakutkan. Mereka takut kenyamanan mereka selama ini terusik karena Ahok bukan figur yang gampang diajak kompromi apalagi dikadali.  Dia paham detil tugas dan tanggung jawab setiap kepala bagian sampai ke anak buah mereka. Dia bukan tipe pemimpin yang senang digombali dengan pujian dan sanjungan, jugà tak termakan lobi-lobi licik menggunakan tumpukan upeti.  Ahok juga paham celah-celah yang bisa dijadikan kamar perselingkuhan para mafia dengan kaum birokrat. Dengan masuknya Ahok ke BUMN, semua kran ilegal akan ditutup rapat, lubang-lubang intipan, juga tempat menyetor upeti disumbat.  Maka penolakan pun mulai digelorakan dari dalam dan luar BUMN. Alumni 212, kelompok yang dulu menggelar demo berjilid-jilid demi menumbangkan Ahok pun bersuara. Seperti biasa mereka membawa-bawa nama umat, walaupun tidak dibuat

Sudah diduga jauh hari sebelumnya kalau orang seperti Ahok tidak akan dibiarkan 'nganggur' oleh Jokowi. Kurang lebih dua tahun bekerja sama dengan pria kelahiran Belitung itu, Jokowi paham benar karakter dan etos kerjanya. Maka ketika waktunya tiba, Jokowi kembali memanggil Ahok untuk membantunya. Memang Jokowi tidak memberi Ahok kursi menteri, tetapi tugas yang akan dimandatkan kepada mantan Gubenur DKI itu sangat-sangat penting dan strategis pula.  Ahok diberi mandat oleh Jokowi melalui Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick pun sudah memanggil Ahok, dan kini santer diberitakan bahwa Ahok akan menduduki posisi dirut BUMN, meski belum pasti dimana ia akan diplot, di Pertamina atau PLN atau BUMN yang lain. Namun banyak kalangan menduga Ahok bakal diplot untuk kursi Dirut Pertamina. Baca juga: Ahok Tidak Dipanggil Jokowi? Mari berandai saja, Ahok diplot sebagai Dirut Pertamina. Ini adalah salah satu BUMN yang sangat strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang ba

Foto: alshahidwitness.com Indonesia kembali diguncang oleh aksi teroris. Rabu (13/11) sekitar pkl. 08.45 WIB, sebuah aksi bom bunuh diri terjadi di halaman Markas Polrestabes Medan. Bom itu dibawa dan diledakan sendiri oleh pelaku berinisial RMN yang baru berusia 24 tahun. Bom yang diikatkan di pinggang itu menewaskan pelaku sendiri dan melukai 6 orang lainnya.  Menarik untuk ditelisik soal identitas pelaku, meski pihak kepolisian belum secara rinci dan komprehensif mengungkap identitas RMN dan sepak terjangnya di dunia terorisme. Dilansir cnnindonesia.com , pelakua adalah seorang pria muda yang pernah tinggal di Jalan Jangka Gang Tenteram Kecamatan Medan Petisah. Tapi belakangan RMN sudah jarang terlihat di sana, karena sudah pindah ke tempat lain, masih di kota Medan. Baca juga: Radikalisme, Lampu Kuning Buat NKRI (1) Salah seorang tetangga menuturkan bahwa RMN pindah setelah menikah dengan seorang wanita bercadar, dan tidak pernah terlihat lagi di rumah lamanya. K

Sejak Presiden Joko Widodo mengutak- atik nama calon menteri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh sepertinya memperlihatkan gelagat politik yang tidak biasa. Puncaknya setelah Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pimpinan Surya Paloh mendapat jatah tiga kursi menteri, jumlah yang sama dengan jatah Nasdem dalam Kabinet Indonesia Kerja pada periode pertama pemerintahan Jokowi.  Meski porsi Nasdem tidak berkurang, namun berhembus rumor Surya Paloh merasa kurang hati dengan jatah yang diberikan Jokowi. Bukan karena jumlahnya terlalu sedikit, melainkan karena tiga krusi menteri yang diberikan Jokowi dianggap bukan posisi strategis. Nasdem mendapat jatah Menkominfo (Johni G. Plate), Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan Menteri Lingkungan Hudup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar). Ditambah lagi, kursi Jaksa Agung yang pada periode lalu diduduki orang Surya Paloh, kini diberikan kepada figur lain y

Kejahatan korupsi sudah sangat akut di negeri ini. Di tengah heboh terbongkarnya mata anggaran janggal di KUA-PPAS APBD DKI untuk tahun 2020, kita dikejutkan oleh kabar yang sangat memprihatinkan tentang adanya penyelewengan dana desa. Adalah Menteri Keuangan, Sri Muliani yang mengungkap isu tentang adanya desa fiktif yang masuk dalam daftar penerima dana desa. Desa fiktif atau yang oleh Sri Muliani menyebutnya sebagai desa hantu, adalah desa yang ternyata tidak punya penduduk, atau desa yang hanya punya nama tapi tidak punya wilayah dan penghuni.  Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi sejak tahun 2015 menggelontorkan dana desa dengan jumlah yang cukup fantastis, sekitar 1,3 miliar rupiah untuk masing-masing desa. Jumlahnya pun meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2019 pemerintah menggelontorkan uang senilai 72 triliun, jumlah yang tdiak sedikit.   Kita semua tertegun mengetahui kenyataan ini. Bagaimana tidak, dana desa yang bertujuan menggenjot pembangunan dari desa demi