MelekPolitik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir bersamaan dengan gairah reformasi. Pada waktu itu ada distrust  terhadap lembaga penegak hukum biasa seperti kepolisian dan kejaksaan, karena dianggap masih mewarisi mental birokrat rezim Orde Baru yang korup. Sementara itu negara butuh gerak cepat dan tangkas untuk segera mengamputasi virus korupsi yang begitu akut.  KPK pun membuktikan sekaligus mempertegas public distrust  itu ketika ia berhasil meringkus sejumlah oknum dari institusi kepolisian dan kejaksaan juga kehakiman yang terjerat kasus korupsi. Melihat sepak terjang KPK, masyarakat semakin percaya dan yakin KPK adalah solusi ampuh memangkas penyakit korupsi yang sudah kornis di negeri ini. KPK dielu-elukan sebagai pahlawan juga lembaga paling bersih, sehingga dilapisi superbody.  Baca juga: Menunggu Sinergi 3 Jenderal Polisi Berantas Korupsi (1) Ya, KPK menjelma lembaga superbody dengan   kewenangan yang sangat besar karena merangkum sekaligus kewenangan dua lembaga p

Korupsi telah mengurat akar di negeri ini. Puluhan dan bahkan ratusan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pun tidak membuat data  extra ordinary crime  ini menurun, apalagi musnah sama sekali. Ibarat memangkas benalu di musim penghujan, semakin gencar KPK menggelar operasi, semakin subur pula tunas-tunas korupsi itu tumbuh. Kejahatan ini bahkan terus mengikuti aliran uang negara sampai ke pelosok negeri. Kasus 'desa hantu' yang baru-baru ini diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, seolah menegaskan kepada kita bahwa, di mana ada uang, di situ ada korupsi. Soal modus dan motif, bisa beraneka ragam dan berubah-ubah sesuai tempat dan kepentingan. Baca juga: Ketika Virus Korupsi Menjalar Sampai ke Desa Selama ini kita menaruh harapan besar pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lahir pada awal masa reformasi, lembaga ini diharapkan bisa menjadi punggawa dalam menyelamatkan uang rakyat. Dengan kewenangan yang besar serta independensi juga topangan finans