MelekPolitik

Posts

Polemik Perpanjangan Izin FPI dan Kejujuran Hidup Berbangsa

Polemik terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), menjadi topik pembicaraan yang hangat saat ini. Polemiknya semakin hangat karena ada kesan ketidaksinkronan antara Menteri Agama, Fachrul Razi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Di satu sisi, Fachrul memberi signal positif terkait SKT untuk FPI. Sementara di sisi lain, Tito Karnavian belum bisa memberikan angin segar kepada organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini. Menurut Tito ada persoalan krusial di dalam AD/ART FPI yang memuat visi dan misi khilafah di Indonesia. Sementara itu, dari arah berbeda muncul aspirasi publik yang menghendaki pemerintah segera membekukan izin organisasi berbasiskan agama ini. Di sosial media berbagai hastag dibuat dengan tujuan mengingatkan pemerintah akan rekam jejak FPI yang dinilai banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kerukunan hidup di negara dengan kemajemukan latar belakang penduduknya ini

Staf Khusus Milenial Bukan Pajangan Pencitraan

Kehadiran tujuh staf khusus presiden dari kalangan milenial terus menjadi sorotan publik. Tidak sedikit yang sinis dan nyinyir karena menganggap tujuh staf belia itu bukan kebutuhan prioritas dalam lingkaran pemerintahan dan kekuasaan Jokowi. Apalagi sejauh ini jobdes mereka belum benar-benar terang benderang. Presiden Jokowi hanya menerangkan peran ketujuh anak muda pilihannya itu sebagai jembatan presiden dengan kaum milenial dan akan menjadi partner diskusi sang presiden setidaknya sekali sepekan. Hal ini kontan saja menjadi santapan lezat bagi para lawan politik Jokowi. Mereka menggoreng kehadiran anak-anak muda itu dalam berbagai narasi. Yang terhangat adalah reaksi warga net terkait postingan Grace Billy Mambrasar, salah satu stafsus milenial Jokowi. Billy mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan para stafsus presiden dari kalangan milenial sedang berkumpul, seperti sedang mendiskusikan sesuatu. Lewat keterangan yang disertakan bersama postingan foto tersebut Billy

Strategi Cerdas Jokowi Pulihkan BUMN

Sewaktu melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju, banyak kalangan kecewa karena nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak masuk dalam deretan nama para pembantu Jokowi itu. Para pendukung fanatik Ahok mengira Jokowi sudah melupakan sekondannya itu sewaktu sama-sama memimpin DKI. Tidak hanya Ahok, nama lain seperti Susi Pudjiastuti, Ignasius Jonan dan Archandra Tahar juga seperti dipinggirkan dari urusan para penentu kebijkan di sejumlah sektor yang sudah ditentukan. Bahkan tidak sedikit yang larut dalam ekspresi sentimentil seolah kehilangan sosok yang mereka cintai. Pertanyaan di mana Susi Pudjiastuti ramai dibicarakan di dunia nyata maupun dunia maya. Tapi memang begitulah Jokowi. Dia selalu menyimpan sejumlah kejutan dalam sejumlah keputusannya. Ibarat seorang petarung, Jokowi tidak memeragakan semua strategi di depan. Ada yang disimpan, dan bisa jadi senjata pamungkas. Dan kini semua mulai terlihat. Ahok diberi kursi Komisaris Utama Pertamina, posisi yan

Menunggu Sinergi 3 Jenderal Polisi Berantas Korupsi (2)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir bersamaan dengan gairah reformasi. Pada waktu itu ada distrust terhadap lembaga penegak hukum biasa seperti kepolisian dan kejaksaan, karena dianggap masih mewarisi mental birokrat rezim Orde Baru yang korup. Sementara itu negara butuh gerak cepat dan tangkas untuk segera mengamputasi virus korupsi yang begitu akut. KPK pun membuktikan sekaligus mempertegas public distrust itu ketika ia berhasil meringkus sejumlah oknum dari institusi kepolisian dan kejaksaan juga kehakiman yang terjerat kasus korupsi. Melihat sepak terjang KPK, masyarakat semakin percaya dan yakin KPK adalah solusi ampuh memangkas penyakit korupsi yang sudah kornis di negeri ini. KPK dielu-elukan sebagai pahlawan juga lembaga paling bersih, sehingga dilapisi superbody. Baca juga: Menunggu Sinergi 3 Jenderal Polisi Berantas Korupsi (1) Ya, KPK menjelma lembaga superbody dengan kewenangan yang sangat besar karena merangkum sekaligus kewenangan dua lembaga p

Menunggu Sinergi 3 Jenderal Polisi Berantas Korupsi (1)

Korupsi telah mengurat akar di negeri ini. Puluhan dan bahkan ratusan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pun tidak membuat data extra ordinary crime ini menurun, apalagi musnah sama sekali. Ibarat memangkas benalu di musim penghujan, semakin gencar KPK menggelar operasi, semakin subur pula tunas-tunas korupsi itu tumbuh. Kejahatan ini bahkan terus mengikuti aliran uang negara sampai ke pelosok negeri. Kasus 'desa hantu' yang baru-baru ini diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, seolah menegaskan kepada kita bahwa, di mana ada uang, di situ ada korupsi. Soal modus dan motif, bisa beraneka ragam dan berubah-ubah sesuai tempat dan kepentingan. Baca juga: Ketika Virus Korupsi Menjalar Sampai ke Desa Selama ini kita menaruh harapan besar pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lahir pada awal masa reformasi, lembaga ini diharapkan bisa menjadi punggawa dalam menyelamatkan uang rakyat. Dengan kewenangan yang besar serta independensi juga topangan finans

Ahok dan Harapan Untuk BUMN Kita: Gelombang Penolakan (2)

Memang tidak mudah mengembalikan Ahok ke kursi pejabat publik. Banyak pihak menolak dengan berbagai alasan. Sebab Ahok bagi mereka adalah momok yang menakutkan. Mereka takut kenyamanan mereka selama ini terusik karena Ahok bukan figur yang gampang diajak kompromi apalagi dikadali. Dia paham detil tugas dan tanggung jawab setiap kepala bagian sampai ke anak buah mereka. Dia bukan tipe pemimpin yang senang digombali dengan pujian dan sanjungan, jugà tak termakan lobi-lobi licik menggunakan tumpukan upeti. Ahok juga paham celah-celah yang bisa dijadikan kamar perselingkuhan para mafia dengan kaum birokrat. Dengan masuknya Ahok ke BUMN, semua kran ilegal akan ditutup rapat, lubang-lubang intipan, juga tempat menyetor upeti disumbat. Maka penolakan pun mulai digelorakan dari dalam dan luar BUMN. Alumni 212, kelompok yang dulu menggelar demo berjilid-jilid demi menumbangkan Ahok pun bersuara. Seperti biasa mereka membawa-bawa nama umat, walaupun tidak dibuat

Ahok dan Harapan Untuk BUMN Kita (1)

Sudah diduga jauh hari sebelumnya kalau orang seperti Ahok tidak akan dibiarkan 'nganggur' oleh Jokowi. Kurang lebih dua tahun bekerja sama dengan pria kelahiran Belitung itu, Jokowi paham benar karakter dan etos kerjanya. Maka ketika waktunya tiba, Jokowi kembali memanggil Ahok untuk membantunya. Memang Jokowi tidak memberi Ahok kursi menteri, tetapi tugas yang akan dimandatkan kepada mantan Gubenur DKI itu sangat-sangat penting dan strategis pula. Ahok diberi mandat oleh Jokowi melalui Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick pun sudah memanggil Ahok, dan kini santer diberitakan bahwa Ahok akan menduduki posisi dirut BUMN, meski belum pasti dimana ia akan diplot, di Pertamina atau PLN atau BUMN yang lain. Namun banyak kalangan menduga Ahok bakal diplot untuk kursi Dirut Pertamina. Baca juga: Ahok Tidak Dipanggil Jokowi? Mari berandai saja, Ahok diplot sebagai Dirut Pertamina. Ini adalah salah satu BUMN yang sangat strategis dan berkaitan dengan hajat hidup orang ba

Terorisme, Kemanusiaan dan Ketuhanan

Foto: alshahidwitness.com Indonesia kembali diguncang oleh aksi teroris. Rabu (13/11) sekitar pkl. 08.45 WIB, sebuah aksi bom bunuh diri terjadi di halaman Markas Polrestabes Medan. Bom itu dibawa dan diledakan sendiri oleh pelaku berinisial RMN yang baru berusia 24 tahun. Bom yang diikatkan di pinggang itu menewaskan pelaku sendiri dan melukai 6 orang lainnya. Menarik untuk ditelisik soal identitas pelaku, meski pihak kepolisian belum secara rinci dan komprehensif mengungkap identitas RMN dan sepak terjangnya di dunia terorisme. Dilansir cnnindonesia.com , pelakua adalah seorang pria muda yang pernah tinggal di Jalan Jangka Gang Tenteram Kecamatan Medan Petisah. Tapi belakangan RMN sudah jarang terlihat di sana, karena sudah pindah ke tempat lain, masih di kota Medan. Baca juga: Radikalisme, Lampu Kuning Buat NKRI (1) Salah seorang tetangga menuturkan bahwa RMN pindah setelah menikah dengan seorang wanita bercadar, dan tidak pernah terlihat lagi di rumah lamanya. K

Manuver Surya Paloh Dan Kebesaran Hati Jokowi

Sejak Presiden Joko Widodo mengutak- atik nama calon menteri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh sepertinya memperlihatkan gelagat politik yang tidak biasa. Puncaknya setelah Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pimpinan Surya Paloh mendapat jatah tiga kursi menteri, jumlah yang sama dengan jatah Nasdem dalam Kabinet Indonesia Kerja pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Meski porsi Nasdem tidak berkurang, namun berhembus rumor Surya Paloh merasa kurang hati dengan jatah yang diberikan Jokowi. Bukan karena jumlahnya terlalu sedikit, melainkan karena tiga krusi menteri yang diberikan Jokowi dianggap bukan posisi strategis. Nasdem mendapat jatah Menkominfo (Johni G. Plate), Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) dan Menteri Lingkungan Hudup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar). Ditambah lagi, kursi Jaksa Agung yang pada periode lalu diduduki orang Surya Paloh, kini diberikan kepada figur lain y